Senin, 23 Januari 2017

Keputusan Konferensi Paris – Perang akan terjadi?

Konferensi Paris mengenai perdamaian Israel – Palestina ditutup dengan penegasan kembali komitmen masyarakat internasional terhadap solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Marc Ayrault, yang memimpin Konferensi tersebut, dalam sambutan pembukaannya mendesak dilanjutkannya pembicaraan perdamaian.
“Perdamaian tak bisa dicapai dalam kebencian. Tujuan konferensi ini ialah tentu saja memungkinkan dilanjutkannya dialog,” kata Ayrault.
Prancis menegaskan pertemuan tersebut takkan memberlakukan persyaratan atas kedua kubu dalam Pembicaraan Perdamaian Timur Tengah untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang langgeng.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pertemuan Paris “konferensi dicurangi” yang Israel tidak terikat olehnya.
“[Ini] dicurangi oleh Palestina dengan naungan Perancis untuk mengadopsi sikap-sikap tambahan anti-Israel,” katanya, “Ini akan mendorong mundur proses perdamaian.”
Dalam konferensi itu, disinggung juga mengenai rencana presiden AS terpilih, Donald Trump, yang akan memindahkan kedubes AS dari tel Aviv ke Yerusalem, yang notabene adalah daerah sengketa.


Media-media ramai memberitakan rencana pemindahan ini adalah prioritas Trump setelah dilantik 20 Januari mendatang. Tel Aviv adalah tempat semua kantor kedutaan asing berada. Oleh sebab itu, keputusan Trump ini menuai kecaman.  Menteri-menteri luar negeri Uni Eropa menentang rencana  ini. Mereka memperingatkan langkah tersebut bisa memicu ketegangan dengan dunia Arab.
Kepala urusan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini mengatakan bahwa “Hal ini sangat penting bagi kita semua untuk menahan diri dari tindakan sepihak, terutama yang dapat memiliki konsekuensi serius di sektor besar opini publik di sebagian besar dunia,”.
Kecaman yang sama bukan hanya datan dari negara-negara Eropa, tetapi juga negara-negara Arab, termasuk beberapa masyarakat AS, dan masyarakat internasional lainnya.
Ayrault dan konferensi Paris menyebut tindakan Trump ini sebagai provokasi, dan memperingatkan mengenai konsekuensi yang sangat serius dari pemindahan Kedutaan Besar tersebut.
“Ketika Anda menjadi Presiden AS, Anda tak bisa melakukan tindakan sepihak dengan jalan-pintas seperti itu dalam masalah ini. Anda harus berusaha menciptakan kondisi bagi perdamaian,” katanya.
Hal senada juga datang dari Yordania yang merupakan sekutu AS sejauh ini. Peringatan itu disampaikan oleh Mohammed Momani selaku Menteri Informasi. Ia mengatakan bahwa rencana tersebut memiliki implikasi bencana.
Imam Besar Yerusalem, Muhammad Husein, juga menentang keputusan Trump ini. Rencana pemindahan ini dianggap sebagai suatu ‘serangan’ ke umat Islam dan melanggar perjanjian serta norma internasional.
”Janji untuk memindahkan Kedubes bukan hanya serangan untuk bangsa Palestina, tetapi juga ke bangsa Arab, dan Muslim secara keseluruhan. Oleh sebab itu, banyak yang mengatakan bahwa pemindahan ini perupakan pernyataan perang terhadap negara Arab.


Sementara itu, Mahmoud Abbas selaku Presiden Otorita Palestina, mengatakan pemindahan kedutaan AS ke Yerusalem ‘otomatis akan mematikan proses perdamaian dan menghapus peran AS sebagai penengah yang jujur’.
Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB mengatakan bahwa pendudukan Israel atas Palestina akan segera tamat di 2017. Ia bahkan mendesak Inggris untuk meminta maaf atas deklarasi Balfour yang menyebabkan Israel berdiri di tanah palestina.
Perundingan damai kedua negara terakhir diadakan pada April 2014, dimana kedua negara gagal menyelesaikan sengketa mereka mengenai berbagai masalah -seperti permukiman Yahudi, perbatasan negara Palestina dan keamanan.
Akankah semuanya terjadi di tahun 2017 ini?



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar